| Media Release
South Sumatra Youth Demand End to Government's Legacy of Wildfire Crises
By Admin
The team extinguished the wildfire in Ogan Ilir, South Sumatra ©Sigit Prasetya
Lahan gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung seharusnya tidak berubah menjadi kebun sawit, akasia, atau tanaman monokultur lainnya. Aturannya sudah jelas. Dalam PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016, pemegang izin di area lindung gambut wajib menjaga fungsi hidrologisnya, bukan mengubahnya menjadi lahan tanam skala industri, apalagi membiarkannya terbakar.
Berdasarkan analisis Pantau Gambut terhadap sebaran area terbakar (burned area) pada 1 Januari hingga 30 September 2026, sebanyak 263.558,59 hektare area terbakar berada di area indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG). Angka ini setara 50,14% dari total area KHG terbakar nasional. Sekitar 39.055 hektare terjadi di area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, dan 20.248 hektare di area konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Di sektor perkebunan, PT Mekar Karya Kahuripan di Kalimantan Barat mencatat 3.496 hektare area terbakar di FLEG, disusul PT Kayung Agro Lestari dengan 2.748 hektare. Di kategori PBPH, PT Mayawana Persada memimpin dengan 4.788 hektare. Ini baru sebagian dari daftar yang lebih panjang.
Wahyu Perdana, Advocacy, Campain, and Communications Manager Pantau Gambut menegaskan, “Konsesi di atas gambut lindung sudah keliru sejak awal. Ketika area itu ternyata ikut terbakar, kesalahannya tidak lagi bisa dianggap teknis. Itu tanda bahwa aturan yang sudah jelas dibiarkan berjalan seperti pilihan biasa.”
Persoalannya juga tidak berhenti pada pemadaman api. Aturan gambut melarang setiap orang membakar lahan gambut atau membiarkan pembakaran terjadi, serta membuat drainase yang membuat gambut kering. Jika kebakaran terjadi di area konsesi, penanggung jawab usaha wajib memulihkan fungsi ekosistem gambut dalam 30 hari. Jika tidak dilakukan, pemerintah dapat mengambil alih sementara areal bekas kebakaran untuk verifikasi, yang bisa berujung pada pengurangan area izin berusaha.
Feri Amsari sebagai pakar hukum tata negara menambahkan, ”Segala kebijakan negara sesuai UU PLH, seharusnya dikerahkan sepenuhnya untuk memberikan lingkungan hidup yang baik kepada setiap warga negara. Tapi tidak banyak yang dilakukan pemerintah untuk memastikan perlindungan semua orang dari kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan masyarakat.”
Ketentuan ini menegaskan bahwa kebakaran di dalam areal konsesi bukan semata-mata persoalan pemadaman, melainkan juga persoalan pemulihan fungsi ekologis dan evaluasi penguasaan areal berdasarkan hasil verifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
