Nasib Restorasi Gambut Indonesia

Pantau Gambut, from www.pantaugambut.id
15 Oktober 2020 | National

Gambut Indonesia kembali terbakar pada 2019 di tengah kegiatan pemulihan yang sudah dilakukan bahkan sebelum Badan Restorasi Gambut (BRG) dibentuk pada 2016. Meskipun tidak separah 2015, kebakaran gambut 2019 seharusnya menjadi catatan bagi komitmen restorasi dan perbaikan regulasi perlindungan gambut yang sudah seharusnya menunjukkan hasil positif.  

Infrastruktur Pembasahan Gambut yang dibangun oleh BRG pada tahun 2017 di Desa Lukun, Kepulauan Meranti ©Pantau Gambut

Masih hangat di benak kita tentang peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hebat tahun 2015 yang menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp 220 triliun dan membumihanguskan jutaan hektar hutan dan lahan termasuk lahan gambut. Selepas itu, pemerintah Indonesia memperkuat komitmen untuk memulihkan gambut yang terdegradasi dengan menyempurnakan regulasi perlindungan ekosistem gambut. Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan target ambisius pemulihan 2,6 juta hektare gambut dalam rentang waktu 5 tahun sejak tahun 2016-2020.

Hasil rekapitulasi Pantau Gambut terhadap capaian kinerja restorasi hingga akhir 2019 menunjukkan bahwa jutaan area gambut telah diklaim pulih oleh pemerintah sesuai rencana strategis (renstra) periode 5 tahun yang telah disusun. Lembaga negara yang saat ini menyelenggarakan kegiatan pemulihan ekosistem gambut saat ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Berdasarkan dokumen renstra Direktorat Jenderal Pengedalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), KLHK memiliki target untuk meningkatkan luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% atau sekitar 1,2 juta hektar dari total luas KHG yang sudah ditentukan di Indonesia selama periode 2015-2019.

Sedangkan BRG memiliki target restorasi pada 104 KHG prioritas yang tersebar di 7 provinsi (Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua) selama periode 2016-2020. Target tersebut ditetapkan berdasarkan Perpres No. 1 tahun 2016  dengan total luasan lahan gambut sebesar 2,4 juta hektar yang kemudian mengalami pembaharuan menjadi 2,6 juta hektar.

Selama periode 2015-2019, KLHK menyampaikan bahwa telah menerima laporan pemulihan ekosistem gambut oleh 280 perusahaan, angka ini jauh melebihi target yang tertulis pada rencana yaitu 180 perusahaan. Perusahaan tersebut melaporkan kegiatan pemulihan melalui upaya menjaga tata kelola air memenuhi 40 centimeter di bawah permukaan tanah sesuai parameter pada Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut 0,4 meter (SiMATAG-0,4m) yang dimiliki oleh KLHK. Berdasarkan dokumen tersebut, KLHK menyatakan sekitar 3,47 juta hektare lahan gambut area konsesi di 17 provinsi bergambut yang tersebar di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua telah berhasil dipulihkan.

Selain itu, KLHK juga mengklaim bahwa 9.950 hektare lahan masyarakat di delapan provinsi bergambut pulau Kalimantan dan Sumatra berhasil dipulihkan melalui kegiatan pembasahan gambut (rewetting). Capaian kinerja ini melampaui rencana yang telah ditentukan dalam renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut (PKG) yang menyatakan bahwa selama periode 2015-2019 area gambut masyarakat yang harus direstorasi adalah seluas 7.176 hektare.

Sementara itu, BRG melalui kegiatan 3R (rewetting, revegetation dan revitalization) hingga akhir 2019 mengklaim telah berhasil merestorasi 87% area gambut non-konsesi atau sekitar 778.181 hektare. Untuk area konsesi baru sekitar 29% yang berhasil disupervisi  [1]. Sisa area konsesi yang belum disupervisi akan dikebut tahun ini dengan terus berkoordinasi bersama Kementerian Pertanian untuk area perkebunan dan KLHK untuk area Hutan Tanaman Industri (HTI).

Kedua instansi tersebut setiap tahunnya mempublikasikan capaian besar kinerja restorasi gambut berbasis luasan area (hektare) yang telah direstorasi. Namun klaim capaian tersebut tidak disertai informasi rinci mengenai bagaimana menakar keberhasilan atas kegiatan restorasi yang telah dilakukan.

Selain itu, tidak ada transparansi informasi lebih lanjut mengenai program kerja yang bersinergi serta pernyataan penggunaan metode monitoring yang sama antara kedua lembaga pemerintah tersebut. Keselarasan metode monitoring diperlukan untuk menjamin kegiatan restorasi yang dilakukan oleh masing-masing instansi di lokasi yang berbeda dapat dibandingkan dan diakumulasikan hasilnya.

Api gambut di tengah periode pemulihan

Meskipun kegiatan restorasi telah berjalan bahkan melebihi target oleh masing-masing instansi, faktanya kebakaran di atas lahan gambut masih saja terjadi setiap tahunnya di sejumlah area dengan intervensi restorasi. Kebakaran yang masih terjadi mengindikasikan bahwa restorasi gambut masih belum sepenuhnya efektif.

Hasil analisis Pantau Gambut terhadap data burned area yang dikeluarkan oleh KLHK menunjukkan bahwa 31% area terbakar pada tahun 2019 berada di atas lahan gambut.  Kebakaran di lahan gambut patut diwaspadai karena jauh lebih sulit dipadamkan jika dibandingkan lahan mineral. Hal ini disebabkan komposisi bahan organik di bawah lapisan gambut yang mengering sehingga api sulit dipadamkan meskipun di permukaan sudah berhasil dikendalikan.

Pantau gambut kemudian menelisik lebih dalam melalui analisa spasial untuk mengetahui proporsi kebakaran di atas lahan gambut pada 2019 silam. Analisa tersebut dilakukan dengan melakukan tumpang susun: area bekas terbakar yang dirilis oleh KLHK tahun 2019, data izin konsesi di atas gambut, dan data komposisi tutupan lahan gambut. Hasilnya, 69% area gambut di luar izin konsesi terbakar selama Januari-Desember 2019. Dari total area non-konsesi yang terbakar, Pantau Gambut menemukan 36% atau sekitar 127.289,69 Ha kebakaran berada pada radius 1 km dari batas terluar konsesi yang ada di atas gambut. Mayoritas tutupan lahan yang terbakar pada area tersebut berupa belukar dan perkebunan.

Pantau Gambut belum bisa menarik kesimpulan apakah kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat sekitar kawasan konsesi itu erat kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Namun demikian, tingginya angka kebakaran tersebut selanjutnya menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas dari pendampingan organisasi Masyarakat Peduli Api yang wajib dilakukan oleh perusahaan dan kegiatan restorasi yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini.

Pantau Gambut menyadari bahwa membasahkan kembali gambut yang sudah terdegradasi memerlukan waktu yang lama. Namun demikian, pemerintah harus tetap memperhatikan kualitas kinerjanya melalui pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut yang tepat sasaran dan jaminan infrastruktur tersebut dapat terus berfungsi untuk membasahi gambut.

Untuk mengetahui mengapa kebakaran masih terjadi di area terintervensi restorasi, tim Pantau Gambut mengunjungi beberapa sampel lokasi di provinsi Aceh dan Riau. Dua provinsi ini dipilih karena memiliki dua kali periode musim kemarau setiap tahunnya dan merupakan area intervensi restorasi oleh KLHK (Aceh) dan BRG (Riau). Untuk area intervensi KLHK, tim menggunakan basis informasi implementasi pembangunan sekat kanal yang dikutip dari Laporan Kinerja Ditjen PPKL. Sedangkan untuk area BRG, tim menggunakan data perencanaan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut yaitu Rencana Kontijensi 2017 dan Rencana Tindak Tahunan 2018. Selain itu, tim juga menggunakan informasi dari Simpul Jaringan Pantau Gambut Aceh dan Papua untuk menunjukkan lokasi sekat kanal yang diimplementasikan oleh masing-masing lembaga negara tersebut.

Penentuan lokasi observasi difokuskan pada area yang sudah dibangun sekat kanal pada periode 2016-2018 namun masih terdeteksi titik panas yang tertangkap sensor VIIRS dengan tingkat kepercayaan tinggi [2]. Pantau Gambut mencatat dua hal dari observasi lapangan, di antaranya:

Pertama, adanya beberapa lokasi pembangunan sekat kanal yang tidak tepat sasaran karena dibangun bukan berdasarkan tingkat kerawanan terhadap api[3] tahunan sehingga belum mampu membasahi gambut secara optimal. Hasil kunjungan pada Desa Teluk Nilap, Kabupaten Rokan Hilir, Riau menunjukkan bahwa sekat kanal yang sudah dibangun BRG tahun 2018 berada di lokasi yang cukup jauh dari area rawan kebakaran dan area yang sedang terbakar pada saat itu (peta 1)[4].

Kedua, terdapat beberapa infrastruktur sekat kanal yang rusak atau hancur akibat aliran air yang sangat deras. Hal ini juga bisa terjadi karena absennya pemeliharan sehingga infrastruktur itu tidak mampu membendung air secara optimal. Keadaan ini juga menambah daftar pekerjaan rumah pemerintah untuk memastikan kondisi dan perawatan infrastruktur restorasi gambut yang telah dibangun. Pemerintah pusat melalui skema swakelola memang sudah melibatkan partisipasi masyarakat terpilih dalam pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut dengan memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan. Namun demikian, area intervensi yang luas berbanding terbalik dengan besaran anggaran operasional yang tersedia dari pusat untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan infrastruktur tersebut.

Dua pekerjaan rumah pemerintah dalam jangka pendek untuk memastikan masa depan gambut Indonesia

Meskipun terdapat kendala implementasi dan penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19, kegiatan restorasi gambut dan penanggulangan ancaman karhutla tetap dilaksanakan oleh BRG dan KLHK. Kegiatan pemulihan seperti pembasahan gambut dan perbaikan infrastruktur restorasi gambut kembali dilaksanakan di area kerja BRG meski sempat terhenti selama 3 bulan.

 

Di sisi KLHK, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong  juga mendorong masyarakat untuk menanam komoditas paludikultur untuk ketahanan pangan selama pandemi dan sebagai upaya pencegahan karhutla. Penanaman Paludikultur merupakan salah satu pendekatan revegetasi lahan gambut yang rusak dengan jenis spesies endemik kawasan gambut[5] baik berupa tanaman keras (pepohonan) maupun tanaman semusim (budidaya). Tanaman yang dibudidayakan dalam konsep Paludikultur harus mampu mendorong terbentuknya gambut baru melalui akumulasi sisa biomassa dari budidaya dengan konsep Paludikultur, yang akhirnya akan memperbaiki ekosistem gambut terdegradasi.

 

Namun, terlepas dari upaya yang masih bergulir untuk mengejar target restorasi, pemerintah seharusnya tetap memantau dan mengawasi area-area yang sudah diintervensi serta mengambil pembelajaran untuk terus memperbaiki mekanisme restorasi gambut yang memang belum sempurna. Selain itu, kegiatan pencegahan karhutla dan pemenuhan target-target restorasi yang tersisa harus segera diselesaikan dengan mempertimbangkan tantangan implementasi kegiatan fisik di lapangan selama pandemi Covid-19.

Setidaknya ada dua poin penting yang harus diperhatikan:

1. Penetapan indikator pulih pada kinerja restorasi dan sosialisasi restorasi gambut ke pemerintah daerah

Pantau Gambut memandang KLHK dan BRG perlu untuk menjabarkan indikator pulih yang digunakan dalam mengklaim capaian kerja sehingga bisa menjadi acuan publik untuk memonitor gambut yang telah direstorasi. Sejauh ini, poin-poin indikator keberhasilan restorasi gambut sudah tercantum dalam pasal 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 16 tahun 2017, namun poin-poin tersebut tidak pernah dijabarkan dalam setiap laporan kinerja yang disampaikan.

Dalam hal penguatan tata kelola gambut, Pantau Gambut mendorong KLHK untuk segera menyelesaikan modul e-learning tentang tata kelola gambut ideal untuk selanjutnya diberikan kepada pemerintah daerah. Modul ini menjelaskan pemilihan jenis tanaman dan pola tanam yang sesuai di atas lahan gambut, serta penjelasan tentang konsep water balance dan water holding capacity sehingga dapat memperkirakan periode kering dan basah di atas lahan gambut.

2. Pengalokasian pendanaan untuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur restorasi

Pantau Gambut juga mendorong pemerintah untuk memastikan alur pendanaan dan mekanisme kerja pelibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan karhutla dan pemeliharaan infrastruktur restorasi gambut. Setidaknya ada beberapa sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan, yaitu: dana desa, pos Biaya Tidak Terduga (BTT) di Pemerintah Daerah, dana pihak swasta, serta dana yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). 

Sejauh ini kegiatan pelibatan masyarakat telah dilaksanakan melalui penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola (SPKS) dengan Kelompok Masyarakat (POKMAS). Melalui SPKS, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur pembasahan gambut tapi juga pemeliharan terhadap infrastruktur yang telah dibangun. Selain itu, dalam dokumen Permendes No. 11 tahun 2019 juga menyebutkan bahwa kegiatan pencegahan karhutla dipertimbangkan masuk dalam Indeks Desa Membangun (IDM) sehingga desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan pencegahan karhutla.

Sebagai penutup, Pantau Gambut juga mengingatkan pemerintah baik di level pusat maupun daerah; bahwa agenda restorasi seharusnya tetap dilanjutkan dengan berkaca pada hambatan dan tantangan yang sudah dihadapi sejak tahun 2015.

Agenda prioritas restorasi gambut memang akan segera berakhir di penghujung tahun ini. Namun, melihat masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus dikerjakan ditambah pemulihan gambut terdegradasi yang masih belum menunjukan secercah hasil positif, bagaimana nasib restorasi gambut Indonesia setelah berakhirnya waktu kerja BRG pada akhir 2020?

 
 

[1] Menurut BRG, kegiatan supervisi dilakukan dengan memberikan asistensi dan bimbingan teknis serta pendampingan (konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur) kepada pemegang konsesi di areal target restorasi BRG untuk melaksanakan restorasi gambut.

[2] Berdasarkan informasi dari Lapan, tingkat kepercayaan (confidence level) menunjukkan hotspot yang dipantau dari data satelit penginderaan jauh merupakan benar-benar kejadian kebakaran yang sebenarnya di lapangan. Kelas tingkat kepercayaan tinggi masuk dalam range 80% ≤ C ≤ 100%.

[3]Caveat untuk penentuan area kerawanan terhadap api berdasarkan rekapitulasi titik panas yang tertangkap sensor VIIRS dengan tingkat kepercayaan tinggi yang berulang pada suatu wilayah selama periode 2015-2019 dan verifikasi kebakaran yang ditemukan di lapangan.

[4] Berdasarkan modul pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, prioritas pembangunan infrastruktur dilakukan pada area gambut terdegradasi akibat deforestasi, area gambut kering akibat kegiatan pengeringan dan area yang secara historis rentan terbakar sejak tahun 2015.

[5] Spesies endemik gambut adalah tanaman asli yang hanya bisa ditemukan di kawasan gambut. Jenis tanaman endemik berbeda dengan tanaman ramah gambut yang bisa hidup dan bertahan tumbuh di gambut seperti kopi liberika, nanas, kakao dll. (baca: https://wri-indonesia.org/id/blog/antara-miskonsepsi-dan-fakta-3-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-paludikultur)  

Show your support

Help us to share this important new to your family and friends.