Land Fire Surge 2025: Hot Weather Narrative Masks Government and Corporate Accountability

Klaim Menteri Kehutanan semakin tidak relevan ketika jumlah kebakaran di tahun 2025 justru lebih tinggi dari 2023, tahun ketika Indonesia mengalami El Nino. Madani Berkelanjutan mencatat 99.099 hektare terbakar pada Juli 2025, hampir dua kali lipat dari 53.973 hektare pada Juli 2023. Lonjakan lebih ekstrem juga terjadi pada titik panas di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang melonjak empat kali lipat dari 3.157 pada Juli 2023, menjadi 13.608 pada Juli 2025.

Pada Juli 2025, data dari Pantau Gambut menunjukkan PT Sumatera Riang Lestari tercatat sebagai pemilik konsesi PBPH dengan area karhutla terluas di KHG, mencapai 4.787 hektare. Sedangkan Madani Berkelanjutan mencatat PBPH di luar KHG dengan AIT terbesar berada di PT Sumalindo Lestari Jaya II yang mencapai 1.100 hektare. Untuk konsesi HGU, PT Sumatera Unggul Makmur 2 mendominasi kasus kebakaran dengan 260,5 hektare di area KHG, dan PT Mitra Austral Sejahtera dengan luas 600 hektare di luar area KHG.

“Pernyataan Menteri Kehutanan tentang cuaca ekstrim sebagai penyebab terjadinya karhutla merupakan ungkapan keliru dan sama saja membenarkan praktik salah yang dilakukan oleh korporasi atas aktivitas mereka yang berada di area KHG,” jelas Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut.

Putra menambahkan, “Pemerintah seharusnya lebih fokus melakukan upaya perlindungan ekosistem gambut dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Banyak perusahaan yang telah mengonversi lahan gambut dan menyebabkan karhutla. Ketika Menhut mengkambinghitamkan cuaca, itu sama saja dia melepas tanggung jawabnya.”

Di tingkat provinsi, Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan lonjakan karhutla tertinggi pada periode Juli-Agustus 2025. Dalam kurun waktu hanya dua bulan, Area Indikatif Terbakar (AIT) di provinsi ini naik dari 1.300 hektare pada Juni menjadi 40.000 hektare di bulan Agustus. Pada periode yang sama, tren kenaikan karhutla juga ditemukan pada area KHG yang mengalami peningkatan titik panas dari 327 menjadi 7.483.

Sadam Richwanudin, Legal Specialist Madani Berkelanjutan menyayangkan tingginya karhutla di kawasan lindung dan tutupan gambut. “Lonjakan karhutla pada Juli-Agustus sebetulnya sudah dapat diprediksi,” jelasnya. “Pengambil kebijakan seharusnya sudah mengambil langkah mitigasi agar angkanya tidak sebesar ini. Kami menyayangkan karhutla tahun ini turut menyambar kawasan gambut dan lindung, kawasan yang seharusnya dijaga ekosistemnya.” Sadam juga mendesak agar kebijakan siaga karhutla seperti yang sudah diterapkan di Kalimantan Selatan diikuti oleh provinsi lain dengan potensi karhutla yang besar.

Sadam menambahkan, “Kami mendesak penegak hukum untuk terus menindak perusahaan yang di area konsesinya terbakar. Apalagi kita memiliki prinsip strict liability yang mewajibkan perusahaan bertanggung jawab penuh pada area konsesinya.”

Menjadikan cuaca sebagai satu-satunya alasan di balik masifnya karhutla adalah narasi yang berbahaya. Argumentasi ini tidak hanya mengabaikan fakta di lapangan yang menunjukkan dominasi aktivitas eksploitatif, tetapi juga menjadi dalih bagi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya.

Alih-alih bertindak tegas pada pelaku konsesi, pemerintah justru memilih jalan termudah dengan menyalahkan kondisi alam, membuat mereka seolah-olah tidak berdaya di hadapan perubahan iklim. Padahal, solusi untuk karhutla sudah jelas terpampang di depan mata: pengawasan ketat dan penegakan hukum yang serius terhadap korporasi yang terus mengulang kesalahan yang sama.