Realitas di Lapangan
Krisis ini bukan fenomena tunggal, melainkan akumulasi permasalahan di tingkat lokal. Setiap wilayah memiliki tantangan yang berbeda, tapi semuanya bermuara pada lemahnya pencegahan dan gagalnya penegakan hukum. Alih-alih berinvestasi untuk melakukan pencegahan agar karhutla tidak terjadi, pemerintah justru memilih menyibukkan diri setiap asap sudah meninggi.
Di Aceh, Masyarakat Peduli Api (MPA), kelompok sukarelawan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengendalian kebakaran, dibiarkan bekerja tanpa panduan yang jelas. Akibatnya, mereka sulit mengendalikan penyebaran api.
Di Riau, fasilitas restorasi gambut yang sangat dibutuhkan banyak yang mangkrak. Padahal provinsi ini paling sering menjadi sorotan publik akibat mengalami karhutla setiap tahun.
Proyek-proyek pemerintah yang seharusnya mengembalikan kondisi lahan gambut menjadi basah dan sehat justru terbengkalai. Dampaknya meluas, termasuk meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar, seperti gajah dan harimau. Satwa-satwa ini terpaksa keluar dari hutan dan masuk ke area permukiman akibat habitat yang rusak.
Di Kalimantan Tengah, meski Manggala Agni sudah melakukan pemantauan, tidak ada tindak lanjut serius pada area-area yang mengalami kebakaran berulang. Lemahnya respons ini memberi sinyal bahwa pelaku dapat beraksi kembali tanpa konsekuensi.
Sanksi yang tidak memberikan efek jera juga terjadi di Kalimantan Barat. Perusahaan yang pernah disegel, bahkan dihukum akibat kasus karhutla di pengadilan, kembali terlibat dalam pelanggaran serupa.
Saat degradasi gambut makin parah, bukan hanya terjadi karhutla saat kemarau, melainkan juga banjir saat musim hujan. Gambut yang rusak ini tidak lagi mampu menyerap air, seperti yang terjadi di Jambi dan Kalimantan Selatan ketika ancaman banjir silih berganti dengan karhutla.
