Moratorium Sawit Langkah Penting untuk Selamatkan Gambut Jambi

Feri Irawan, from Simpul Jaringan Pantau Gambut
19 October 2021 | Jambi

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang sering disebut Inpres moratorium sawit telah berakhir 19 September 2021 lalu. 

Direktur Perkumpulan Hijau dan Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi

Tapi, sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari pemerintah untuk melanjutkan atau menghentikan kebijakan tersebut. Meskipun banyak pihak berharap, bahkan mendesak agar moratorium sawit dilanjutkan, karena dianggap berdampak baik untuk lingkungan.

Memperpanjang kebijakan moratorium sawit menjadi langkah penting untuk menyelamatkan wilayah gambut di Jambi dari ancaman kerusakan yang lebih parah. Saat ini, sebagian besar kawasan gambut telah rusak karena dibebani izin konsesi.

Merujuk data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, luas perkebunan kelapa sawit di Jambi mencapai lebih dari 1 juta hektare, dan hampir separuhnya berada di kawasan gambut. Sekitar 70 persen dari total 751 ribu hektare lahan gambut di Jambi telah dibebani izin konsesi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.

Lahan basah yang menyimpan jutaan ton karbon itu dikoyak oleh ribuan kanal yang sengaja dibangun perusahaan untuk mengeringkannya. Akibatnya lahan gambut sangat rentan terbakar. Walhi juga mencatat, peristiwa kebakaran 2019 telah menghancurkan 114 ribu hektare kawasan gambut sedang dan dalam.

Kebakaran gambut juga menyebabkan bencana kabut asap yang membuat ribuan masyarakat di Jambi menderita. Lebih dari 63 ribu warga Jambi dilaporkan terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap saat terjadi kebakaran 2019. Kota Jambi menjadi wilayah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi. Data Dinas Kesehatan Kota Jambi sejak Agustus hingga pekan kedua Oktober 2019 tercatat lebih 24 ribu kasus, 60 persen di antaranya anak-anak. Puluhan ibu hamil juga ikut menderita. Lebih dari 1.000 sekolah diliburkan selama kualitas udara memburuk. Kerugian negara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2019 mencapai Rp 12 triliun, angka yang sangat besar jika dibandingkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.

Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi juga mencatat, pada 2020 ada 258 desa masuk dalam daftar rawan karhutla, lebih dari 100 desa di antaranya berada di daerah gambut yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Umumnya desa-desa itu berada di sekitar konsesi perusahaan sawit.

Kebakaran yang terjadi tidak hanya merusak ekosistem gambut, tapi juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Data Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Uni Eropa menyebut, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2019 telah melepas sebanyak 709 juta ton karbon dioksida ke udara. Jumlah itu 22 persen lebih besar jika dibandingkan dengan emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari kebakaran hutan Amazon, yakni 579 juta ton karbon dioksida.

Indonesia diketahui salah satu dari 55 negara peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ikut meratifikasi Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon 29 persen pada 2030.

Pemerintah juga telah menetapkan dokumen strategi jangka panjang (LTS) sebagai upaya menurunkan emisi hingga 540 metrik ton setara karbon dioksida (Mton CO2e) pada 2050. Perpanjangan moratorium sawit merupakan langkah penting tidak hanya untuk mencapai target penurunan emisi, tapi juga menyelamatkan lahan gambut.

Evaluasi Izin

Kebijakan Moratorium Sawit memberikan ruang besar bagi pemerintah untuk membenahi ulang tata kelola sawit yang kadung karut-marut. Selama tiga tahun terakhir, kebijakan ini menginstruksikan adanya penghentian pengeluaran izin perkebunan sawit baru.

Meskipun hanya sebentar, tapi instruksi ini setidaknya dapat menghentikan sementara ekspansi perkebunan kelapa sawit di kawasan gambut, hutan serta hutan alam yang masih tersisa.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), terdapat 12,8 juta hektare kawasan hutan yang diklasifikasikan sebagai Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dapat dikonversi menjadi perkebunan sawit secara legal. Sementara 6,3 juta hektare dalam HPK tersebut merupakan hutan alam. Dengan memperpanjang moratorium sawit luas hutan alam tersebut dapat dilindungi.

Kebijakan Presiden Joko Widodo itu juga menginstruksikan untuk melakukan evaluasi izin-izin perkebunan kelapa sawit yang telah dikeluarkan sebelumnya. Termasuk perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan.

Diketahui sekitar 3,47 juta hektare kebun kelapa sawit berada dalam kawasan hutan yang berpotensi terjadinya deforestasi. Sayangnya, meski ancaman begitu nyata, tapi proses penegakan hukum terhadap kebun sawit ilegal di kawasan hutan masih jauh dari yang diharapkan.

Namun Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan langkah yang berani dengan mencabut 12 izin perusahaan perkebunan sawit yang luasnya mencapai 267.000 hektare. Langkah berani ini sebagai implementasi instruksi presiden terkait dengan perbaikan tata kelola kebun sawit yang berkelanjutan.

Pemerintah Jambi seharusnya juga berani melakukan langkah tegas seperti yang dilakukan pemerintah Papua Barat. Banyak perusahaan sawit di Jambi yang lepas tanggung jawab saat terjadi kebakaran di lahan konsesinya.

Beberapa perusahaan diketahui mendapatkan izin di kawasan gambut dalam yang semestinya dilindungi dan dibebaskan dari izin konsesi. Ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola izin konsesi terutama di lahan gambut. Bahkan bila perlu, dibentuk tim khusus agar karut-marut lahan gambut di Jambi bisa segera dibenahi.

Potensi Konflik

Tidak dimungkiri jika kelapa sawit menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Setidaknya 13 persen dari total ekspor Indonesia berasal dari kelapa sawit dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 3,5 persen. Fakta ini yang kemudian membuat pemerintah terus mendorong agar sawit berkelanjutan.

Tetapi, pemerintah juga harus memperhatikan banyaknya permasalahan di bidang ekologi dan sosial yang timbul akibat izin perkebunan sawit. Pembangunan kebun sawit banyak memicu konflik dengan masyarakat lokal maupun masyarakat adat hingga masalah pencemaran lingkungan yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Melihat banyaknya masalah yang terjadi, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melanjutkan dan memperkuat moratorium sawit.*

 

*Opini ini disampaikan oleh Direktur Perkumpulan Hijau Jambi dan Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi

**TULISAN INI SEBELUMNYA DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA ONLINE JAMBERITA.COM dan JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID PADA TANGGAL 16 OKTOBER 2021

Show your support

Help us to share this important new to your family and friends.